Erna Sari Imbau Pemerintah Tinjau Ulang Efisiensi Anggaran TVRI & RRI
Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi. Foto: Mentari/vel
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Erna Sari Dewi, menyatakan keprihatinannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) dan pengurangan kontributor di TVRI dan RRI. Sebagai mantan jurnalis, Erna memahami betul tantangan yang dihadapi para jurnalis, terutama di daerah.
“Saya memahami betul bagaimana perjuangan rekan-rekan jurnalis di lapangan. Mereka bekerja tanpa kenal lelah untuk menyampaikan informasi kepada publik. Kebijakan efisiensi yang tidak mempertimbangkan dampak sosialnya sangat merugikan mereka,” ujar Erna kepada Parlementaria, Rabu (12/2/2025).
Erna menegaskan bahwa efisiensi anggaran seharusnya tidak dilakukan dengan cara yang membabi buta. Setiap lembaga memiliki kebutuhan dan tantangan yang berbeda, sehingga analisis yang matang diperlukan sebelum mengambil keputusan pemotongan anggaran.
“Saya mendukung semangat efisiensi pemerintah, tapi harus tepat sasaran. Pemotongan anggaran yang dilakukan secara serampangan hanya akan menambah beban bagi lembaga yang sudah bekerja dengan keterbatasan. Ini bukan sekadar angka di atas kertas, ini menyangkut kehidupan dan penghidupan banyak orang,” tambahnya.
Erna juga menyoroti bahwa banyak kontributor yang berpenghasilan di bawah Upah Minimum Regional (UMR) kini kehilangan mata pencaharian, yang bertentangan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.
“Pemerintah ingin rakyat sejahtera dengan efisiensi anggaran. Tapi, jangan sampai efisiensi ini salah sasaran sehingga kontraproduktif dengan semangat menyejahterakan rakyat” katanya.
Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan pimpinan TVRI serta RRI Erna mendesak pemerintah untuk meninjau ulang kebijakan efisiensi anggaran. Gayung bersambut, dalam RDP tersebut pimpinan TVRI dan RRI sudah berkomitmen untuk tidak melakukannya.
“Dalam RDP hari ini, Dirut TVRI dan RRI sdh berkomitmen untuk tidak melakukan PHK dan pemotongan penghasilan kontributor. Saya akan kawal terus melalui Komisi VII DPR RI,” tegasnya. (ssb/aha)
